oleh

Utang Luar Negri Tembus Rp. 6.356 triliun

Bareksa.com – Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2020 tercatat US$407,5 miliar atau setara Rp6.356 triliun (kurs Rp15.610 per dolar AS). Bank Indonesia menyatakan ULN Indonesia pada akhir Februari tumbuh melambat. ULN itu terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) US$203,3 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) US$204,2 miliar.

ULN Indonesia tumbuh 5,4 persen (YoY), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya 7,6 persen (YoY). Perlambatan itu utamanya didorong melambatnya ULN publik. ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir Februari 2020 US$200,6 miliar atau tumbuh 5,1 persen (YoY), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya 9,5 persen (YoY).

Penurunan ULN pemerintah dipengaruhi sentimen global sebagai dampak pandemi COVID-19 yang meluas sehingga mendorong arus modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. BI menyatakan ULN Pemerintah dikelola secara hati-hati dan kredibel guna mendukung belanja pemerintah pada sektor prioritas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor prioritas tersebut meliputi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (16,2 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).

Sedangkan ULN swasta tumbuh stabil. Pada Februari 2020, ULN swasta tumbuh 5,9 persen (YoY), relatif sama dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh perlambatan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan di tengah peningkatan ULN lembaga keuangan. Pada Februari 2020, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan tumbuh 6,9 persen (YoY), melambat dari 7,7 persen (YoY) pada Januari 2020. Sementara itu, ULN lembaga keuangan tumbuh meningkat dari 0,3 persen (YoY) pada Januari 2020 menjadi 2,7 persen (YoY) pada Februari 2020.

Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,4 persen dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.

BI menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Februari 2020 yang sebesar 35,9 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya 36,3 persen.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,2 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujar BI dalam keterangannya (15/4/2020).

Neraca Dagang

Neraca perdagangan Indonesia Maret 2020 mencatat surplus US$743,4 juta. Surplus tersebut terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan nonmigas sejalan dengan tetap positifnya kinerja ekspor nonmigas di tengah meningkatnya impor nonmigas. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas stabil dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya, dipengaruhi penurunan impor migas yang sedikit lebih dalam dibandingkan dengan penurunan ekspor migas.

BI menyatakan dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I 2020 surplus US$2,62 miliar, membaik signifikan dibandingkan dengan neraca perdagangan pada triwulan IV 2019 yang defisit US$1,28 miliar.

Neraca perdagangan nonmigas Maret 2020 tetap surplus yakni US$1,68 miliar, meskipun menurun dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar US$3,46 miliar. Perkembangan itu ditopang oleh masih baiknya kinerja ekspor nonmigas, terutama produk pertanian seperti pakan ternak, perikanan, dan hasil olahan makanan lain, di tengah meningkatnya kinerja impor nonmigas terutama terkait impor konsumsi dan bahan baku.

Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas pada Maret 2020 US$0,93 miliar, tidak banyak berbeda dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya US$0,94 miliar. Stabilnya defisit itu didukung oleh penurunan impor migas terutama dalam bentuk hasil minyak, sejalan dengan perlambatan aktivitas ekonomi global.

“BI memandang surplus neraca perdagangan pada Maret 2020 berkontribusi positif dalam memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian kondisi global yang meningkat seiring penyebaran COVID-19. Ke depan, BI akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal, termasuk prospek kinerja neraca perdagangan,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko dalam keterangannya (15/4/2020).

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan saat ini perusahaan pembiayaan masih dalam tahap verifikasi data lapangan sebelum menerapkan keringanan kredit bagi nasabah terdampak virus corona (Covid-19). Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W. Budiawan menjelaskan setiap perusahaan pembiayaan atau leasing akan melakukan verifikasi lapangan, agar penerima program keringanan kredit dari pemerintah menjadi tepat sasaran.

“Proses verifikasi data-data di lapangan masih berjalan untuk memastikan keringanan kredit itu tepat sasaran,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2020).

Sejumlah upaya verifikasi yang dilakukan leasing misalnya mendata setiap debitur atau nasabah, apakah kendaraan yang dibiayai itu memang digunakan sebagai kendaraan taksi online, baik dioperasikan secara pribadi atau anggota keluarga lainnya, atau disewakan kepada pihak lain sebagai mobil rental.

Kemudian leasing juga menanyakan mengapa kendaraan yang telah dibiayai perusahaan itu dikaryakan sebagai taksi online. “Apakah memang karena faktor pemutusan hubungan kerja atau hanya sebagai tambahan pendapatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan masih terdapat distorsi di masyarakat setelah pemerintah menyampaikan kebijakan relaksasi keringanan cicilan kredit. Terdapat sejumlah kesimpang siuran pemahaman kebijakan itu. Dia mencontohkan di lapangan terdapat pengemudi ojek online yang melakukan pinjaman atau kredit bukan kepada lembaga jasa keuangan, melainkan kepada lembaga informal. Hal itu membuat sang pengemudi tidak bisa memperoleh keringanan cicilan kredit.

“Ada distorsi di lapangan. Nanti kami ini carikan solusinya bagaimana, tapi intinya sementara, penarikan kendaraan dihindari, oleh debt collector dihindari,” ujar Wimboh dalam rapat OJK bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (7/4/2020).

Selain itu, masih terdapat pula petugas perusahaan pembiayaan dan debt collector yang menyatakan belum mendapatkan arahan dari kantor pusat, sehingga mereka tetap melaksanakan pemungutan cicilan dan penarikan kendaraan seperti biasa.

Harga Emas

Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali turun pada Rabu (15/4). Dilansir Kontan yang mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp943.000. Harga emas Antam ini turun Rp5.000 dari harga Selasa (14/4) lalu di Rp 948.000. Tidak berbeda, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga turun Rp4.000 dan berada di Rp 840.000.

Sedangkan di pasar spot, harga emas masih berkilauan usai mencapai rekor tertingginya dalam tujuh tahun. Meski memasuki sore hari ini harga emas cenderung menurun. Mengutip Bloomberg pada Rabu (15/4) pukul 15.21 WIB, harga emas spot turun 0,79 persen ke US$1.713,36 per ons troi.

Sementara harga emas Comex untuk pengiriman Juni 2020 berada di level US$1.736,80 per ons troi alias melemah 1,81 persen.

Rupiah

Pergerakan nilai tukar rupiah berhasil menguat 70 poin atau 0,45 persen ke level Rp15.575 per dolar AS pada perdagangan Rabu (15/4/2020). Rupiah mengalami penguatan saat indeks dolar AS menanjak 0,38 persen atau 0,375 poin ke posisi 99,262.

Dilansir Bisnsi.com, sebelumnya, pada perdagangan Selasa (14/4/2020), nilai tukar rupiah berakhir melemah tipis 15 poin atau 0,1 persen ke level Rp15.645 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS turun 0,08 persen atau 0,081 poin ke posisi 99,267.

Data yang diterbitkan Bank Indonesia pada Rabu (15/4/2020) menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp15.707 per dolar AS, menguat 15 poin atau 0,09 persen dari posisi Rp15.722 pada Selasa (14/4/2020). Rupiah sebelumnya dibuka stagnan pada level Rp16.645 per dolar AS. Sepanjang perdagangan kemarin, rupiah bergerak di kisaran Rp15.570 – Rp16.667 per dolar AS.

Kemarin, pasar memantau data Badan Pusat Statistik (BPS) perihal neraca perdagangan Maret 2020 mengalami surplus US$743 juta. Kondisi surplus ini dipicu oleh posisi ekspor yang lebih besar dari impor pada Maret. Sehari sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 13-14 Maret 2020 memutuskan untuk menahan suku bunga acuan, 7-Day Reverse Repo Rate, di level 4,5 persen.

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan mengumumkan, di tengah pandemik Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah terus mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli khususnya menjelang bulan Ramadan. Anggaran untuk bantuan sosial sudah mulai disalurkan lebih cepat dari rencana awal.

Hingga 15 April 2020, pemerintah telah mencairkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Pada Program Keluarga Harapan (PKH), anggaran mencapai Rp16,4 triliun dari total pagu Rp37,4 triliun. Data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 800 ribu KPM pada masa darurat Covid-19. Untuk Program Sembako, nominal penyaluran mencapai Rp14 triliun yang akan mencakup hingga periode penyaluran Mei 2020. Data ini juga termasuk peluasan target KPM pada masa darurat Covid-19.

Selain itu, pemerintah mempercepat realisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/Bidikmisi Kemendikbud yang memiliki pagu Rp15,76 triliun. Pada 8 April, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III telah mencairkan Bantuan PIP Sekolah Menengah Pertama Rp12,25 miliar yang diperuntukkan bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi Rp61 miliar yang diperuntukkan bagi 10.100 mahasiswa. Untuk realisasi Program PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama, pemerintah telah mencairkan Bantuan PIP Madrasah Tahap I (MI, MTs,& MA) pada tanggal 13 April Rp182,28 miliar melalui KPPN Jakarta IV yang diperuntukkan bagi 530.591 siswa.

Untuk Program Kartu Prakerja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengalokasikan Rp20 triliun, dengan target sebanyak 5,6 juta peserta. Pendaftaran peserta telah dibuka mulai tanggal 11 April melalui website www.prakerja.go.id, di mana hingga 14 April, calon peserta yang telah terdaftar sebanyak 4,3 juta orang.

Sementara itu, pemerintah juga memiliki beberapa Kegiatan Padat Karya Tunai di beberapa Kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian PUPR. Untuk Kementerian Pertanian, target pelaksanaan kegiatan pada bulan April – Agustus 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1,6 miliar. Refocusing kegiatan yang dilakukan salah satunya ialah fasilitas bantuan ayam/kambing/domba untuk penanganan dampak penyebaran Covid-19 dan mendukung ketersediaan pangan.

Pada Kementerian Perhubungan, total alokasi berjumlah Rp1,87 triliun yang tersebar untuk Perhubungan laut Rp1,38 miliar; Perhubungan udara Rp226,1 miliar; BPSDMP Rp6,1 miliar; Perhubungan Darat Rp522,3 juta, serta Perkeretaapian Rp1,64 triliun.

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada total alokasi Rp95,58 miliar untuk Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP), Minapadi, Penanaman Mangrove, dan Integrasi Lahan Pegaraman. Pada Kementerian PUPR, ada total Rp10,23 triliun yang diperuntukkan bagi Sumber daya air Rp2,29 triliun, Bina Marga Rp629,0 miliar, Cipta Karya Rp2,5 triliun dan Penyediaan Perumahan Rp4,81 triliun.

“Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga (K/L) akan terus berkoordinasi untuk mempercepat implementasi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik sehingga dapat menekan dampak Covid-19. Kemenkeu juga telah melakukan inovasi dalam tatacara pembayaran, di mana pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara online dan pencairan dapat dilakukan bila data dukung sudah dinyatakan lengkap,” demikian disampaikan Kemenkeu dalam keterangannya (16/4/2020).

News Feed